Taman Pusparagam Muara Bungo

Taman Pusparagam terletak di tengah Kota Muara Bungo. Taman ini sangat sejuk dan nyaman untuk beristirahat.

Pengisian SPT Tahunan 2013 Melalui E-Filing

Kepala DPPKAD Bungo Rozali,SE.,ME melakukan pengisian SPT Tahunan 2013 melalui internet (e-Filing) dengan dipandu oleh Petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo.

Kantor DPPKAD

Kantor DPPKAD Kabupaten Bungo terletak di Komplek Perkantoran Bupati Bungo Jl.RM.Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo.

Bupati dan Wakil Bupati Bungo

H.Sudirman Zaini dan H.Mashuri, Bupati dan Wakil Bupati Bungo periode 2011 - 2016, dengan visi BUNGO MAS TAHUN 2016.

Dharma Wanita Persatuan Unit DPPKAD

Pengurus dan Anggota Dharma Wanita Persatuan Unit DPPKAD Kabupaten Bungo foto bersama di depan Kantor DPPKAD Kab. Bungo.

Gedung DPPKAD

Kantor DPPKAD Kabupaten Bungo terletak di Komplek Perkantoran Bupati Bungo Jl.RM.Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo.

Kunjungan Bupati Bungo ke Stand DPPKAD

Bupati Bungo H.Sudirman Zaini Mengunjungi Stand Pameran DPPKAD HUT Kab Bungo ke 47 Tahun 2012 Tanggal 18 Oktober 2012 di Lapangan Pusparagam Muara Bungo

Kamis, 30 Agustus 2012

Bupati Bungo Sampaikan Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD TA.2012

MUARA BUNGO - Bupati Bungo H.Sudirman Zaini sampaikan pidato pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 pada sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bungo pada Kamis (30/8). Menurut Bupati bahwa perubahan APBD dilakukan untuk mengakomodasi pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja atau dalam keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bungo, terlihat bahwa Pendapatan Daerah dari sebelum perubahan sejumlah Rp724,67 milyar lebih bertambah sejumlah Rp43,60 milyar lebih sehingga menjadi Rp768,28 milyar lebih. Penambahan pendapatan sejumlah Rp43,60 milyar tersebut merupakan akumulasi dari pengurangan dan penambahan target dari tiga jenis pendapatan daerah. Ketiga jenis pendapatan daerah tersebut adalah :

  1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula Rp75,26 milyar lebih berkurang Rp3,41 milyar lebih sehingga menjadi Rp71,85 milyar lebih. Pengurangan tersebut terdapat pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
  2. Dana Perimbangan semula Rp582,04 milyar lebih bertambah Rp16,09 milyar lebih sehingga menjadi Rp598,14 milyar lebih. Penambahan target tersebut terdapat pada Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak dari Pemerintah Pusat.
  3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula Rp67,36 milyar lebih bertambah Rp30,91 milyar lebih sehingga menjadi Rp98,28 milyar lebih. Penambahan target tersebut merupakan akumulasi dari pengurangan dan penambahan target anggaran. Pengurangan target terdapat pada pendapatan hibah sejumlah Rp23,96 milyar lebih, penambahan target terdapat pada dana penyesesuaian sebesar Rp54,01 milyar lebih, dan bantuan keuangan dari Pemeringah Provinsi Jambi sebesar Rp873,42 juta lebih.
Sementara itu Belanja Daerah dari sebelum perubahan sejumlah Rp730,82 milyar lebih bertambah sejumlah Rp101,93 milyar lebih sehingga menjadi Rp832,76 milyar lebih. Penambahan belanja sejumlah Rp101,93 milyar tersebut dari  :
  1. Belanja Tidak Langsung semula Rp435,37 milyar lebih bertambah Rp40,97 milyar lebih sehingga menjadi Rp476,35 milyar lebih. Penembahan tersebut merupakan akumulasi dari pengurangan dan penambahan anggaran pada beberapa jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp.42,96 milyar lebih, belanja subsidi bertambah Rp94,24 juta lebih, belanja hibah bertambah Rp7,94 milyar lebih, bantuan sosial bertambah Rp2,75 milyar lebih dan belanja tidak terduga berkurang Rp12,78 milyar lebih.
  2. Belanja Langsung semula Rp295,44 milyar lebih bertambah Rp60,96 milyar lebih sehingga menjadi Rp356,40 milyar lebih. Penambahan tersebut terdapat pada jenis belanja pegawai Rp4,15 milyar lebih, belanja barang dan jasa Rp18,35 milyar lebih dan belanja modal bertambah Rp38,44 milyar lebih.
Dengan  penambahan pendapatan dan belanja daerah tersebut maka defisit anggaran berubah menjadi minus   Rp64,47 milyar lebih. Namun defisit tersebut tertutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp64,47 milyar lebih. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam pidatonya Bupati mengakui secara jujur bahwa kemampuan anggaran yang kita miliki sangat terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bisa memanfaatkan dan mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas itu, demi tercapainya APBD yang efektif an efisien. Pada bagian lain pidatonya Bupati menegaskan bahwa masih tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang mencapai 77,86 % dari total pendapatan daerah setelah perubahan. Di sisi lain, PAD hanya memberikan kontribusi 9,35%  sedangkan sisanya sebesar 12,79% berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bupati berharap agar pembahasan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 tersebut dapat berjalan lancar.

Sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo M.Mahili tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo H.Mashuri, Wakil Ketua DPRD, para Anggota DPRD, Muspida, Sekretaris Daerah, para Kepala SKPD dan undangan lainnya. (*)



    Rabu, 15 Agustus 2012

    DPPKAD Kota Sawahlunto Studi Banding ke DPPKAD Kabupaten Bungo

    MUARA BUNGO - DPPKAD Kabupaten Bungo Selasa (14/8) menerima kunjungan kerja dari DPPKAD  Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan sejumlah pejabat dari DPPKAD Kota Sawahlunto tersebut bermaksud melakukan studi banding tentang tata cara Pemerintah Kabupaten Bungo, khususnya di DPPKAD Kabupaten Bungo, dalam  penyusunan dan pembahasan dan pelaksanaan APBD.

    Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan tukar pendapat dan informasi tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tamu dari DPPKAD Kota  Sawahlunto  tersebut antara lain Kepala Bidang Keuangan Sardiana,SH,  Kepala Seksi Anggaran Agustin Melta,S.Sos, Kepala Seksi Verifikasi dan Pengesahan Anggaran Rinda Rahayu,SE dan sejumlah staf lainnya. Rombongan dari DPPKAD Kota Sawahlunto ini ini diterima oleh Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bungo, Drs.Supriyadi dan Kabid Anggaran Yurnalis,SE. (*)

    Sekretariat DPPKAD Kab Bungo

    Selasa, 14 Agustus 2012

    Nota Kesepakatan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2012 Kabupaten Bungo Ditandatangani.

    MUARA BUNGO - Bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Bungo pada Selasa (14/8) dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah  Kabupaten Bungo dengan DPRD  Bungo tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

    Penandatangan nota kesepakatan tersebut dari pihak Pemerintah Kabupaten Bungo dilakukan langsung oleh Bupati Bungo.H.Sudirman Zaini disaksikan oleh Wakil Bupati Bungo H.Mashuri, sedangkan dari DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Bungo Mahili.

    Adapun jumlah perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2012 meliputi pendapatan daerah dari Rp724,67 milyar lebih pada APBD induk berubah menjadi Rp763,89 milyar lebih, kemudian belanja daerah dari Rp730,82 milyar lebih pada APBD induk berubah menjadi Rp828,37 milyar lebih. Dengan kondisi tersebut maka defisit anggaran pada perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2012 adalah - Rp64,47 milyar lebih, namun defisit tersebut telah tertutup dengan pembiayaan netto Rp64,47 milyar lebih.

    Hadir dalam sidang penandanganan nota kesepakatan tersebut para anggota DPRD, Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala SKPD, para Camat dan Lurah dalam kota Muara Bungo (*)

    Selasa, 07 Agustus 2012

    Pemda Bungo Ajukan Rancangan Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2012.

    MUARA BUNGO - Pemda Kabupaten Bungo  mengajukan rancangan Perubahan KUA/PPAS Tahun Anggaran 2012 kepada DPRD. Pengajuan rancangan tersebut dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRD (Banggar DPRD) Kabupaten Bungo dan Tim Anggaran Pemda (TAPD) Kabupaten Bungo Senin, 6 Agustus 2012. 

    Pembahasan yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Bungo tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Banggar, yang juga Ketua DPRD Bungo, Mahili,SH.,MH dan Drs.H.Ridwan Is,.MM Ketua TAPD, yang juga Sekda Bungo.

    Dalam sambutannya Sekda Bungo mengharapkan kepada setiap SKPD agar dalam pembahasan Perubahan APBD ini diakukan dengan transparan dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

    "Kepada setiap SKPD agar dalam memaparkan program dan kegiatan dalam perubahan KUA/PPAS ini dilakukan dengan transparan dan jelas" tegas Sekda yang baru dilantik tanggal  30 Juli tersebut.

    Sekda juga memaparkan tentang usulan perubahan KUA/PPAS, pendapatan direncanakan naik sebesar Rp20,77 milyar dari Rp.724,67 milyar menjadi Rp.745,58 milyar, belanja diusulkan naik Rp.102,05 milyar dari Rp.730,82 menjadi Rp.832,57 milyar sedangkan pembiayaan netto diusulkan naik Rp.58,09 milyar dari Rp.6,14 milyar menjadi Rp.64,24 milyar. Dengan demikian maka total belanja Perubahan APBD Tahun 2012 direncanakan menjadi.


    Hadir dalam sidang tersebut para Wakil Ketua Banggar, para anggota Banggar, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekda, Para Kepala SKPD dan Para Kabag Setda Bungo (*)

    Bidang Anggaran DPPKAD Kab Bungo